Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Salah satunya adalah industri hasil tembakau. Bagaimana tidak, ada dua kebijakan yang sangat berdampak terhadap industri hasil tembakau, belum diputuskan pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebut-sebut dapat memberikan berbagai dampak buruk terhadap ekosistem industri ...

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji menaruh harapan besar pada Presiden RI ke-8 bapak Prabowo Subianto agar berkomitmen ...

DEPOK, KOMPAS.com - Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan mengatakan, dua pengedar tembakau sintetis berinisial KA (23) dan GM (19) menjalankan bisnis ilegal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kami ...

DEPOK, KOMPAS.com - Polisi menangkap dua tersangka pengedar narkoba tembakau sintetis berinisial GM (19) dan KA (23) di Cinere, Kota Depok. "Kedua tersangka berinisial GM (19) dan KA (23). Modus ...

Permintaan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan pertanian tembakau di Tanah Air. Petani berharap Prabowo menolak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ...

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BONDOWOSO - Puluhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengikuti lomba melinting tembakau di Alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso, Jumat (25/10/2024). Lomba ini ...

Jakarta, VIVA - Para petani di Jawa Tengah menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mendorong kemasan rokok polos tanpa merek ...